SAROLANGUN – BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Sarolangun baru-baru ini telah melauncing Universal Healt Coverage (UHC) prioritas kepesertaan BPJS.
Diperuntukkan untuk pemerintah daerah yang telah mencapai kepesertaan penduduk hingga 100 persen. Kepala BPJS Kesehatan Sarolangun Rahayu Wahyuni mengajak, kepada para peserta untuk menjaga keaktifan.
“Dengan 100 persen penduduk tadi, harusnya minimal keaktifan kita itu hasur 80 persen. Tapi di tahun 2024 ini masih diperbolehkan 75 persen, dari situ kita baru mencapai 77 persen, jadi UHC sehingga bisa dilauncing kemarin,” katanya, Senin (16/12).
Menurutnya, bagi para peserta BPJS kesehatan ini nanti akan tetap mendapat keringanan biaya dari segi pengobatan.
Dengan catatan, para peserta harus menjalani fasilitas kesehatan ditingkat pertama hingga sampai jika harus dibantu mendapat rujukan ke rumah sakit.
“Untuk keaktifan ini yang menjadi masalah di Sarolangun ini sebetulnya, jadi kita itu ditahun depan seharusnya 80 persen keaktifannya. Kita masih 77 persen, nanti ditahun 2025 itu yang menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
“Bagi masyarakat yang mampu, yang sudah terdaftar mandiri, yang sudah punya tunggakan kita berharap itu bisa dibayarkan tunggakan dulu supaya kartunya aktif kembali,” tambahnya.
Lebih lanjut, jika memang masyarakat yang sebelumnya telah tergabung dalam BPJS Kesehatan melalui jalur mandiri dan betul-betul tidak mampu untuk membayar, diperbolehkan membuat surat keterangan tidak mampu yang dimulai dari Desa.
Selain itu, untuk menjaga kepesertaan BPJS kesehatan Sarolangun telah melakukan beragam upaya mulai dari menjalankan BPJS keliling dan memberikan pemahaman ke masyarakat.
“Kalau secara keseluruhan, secara angka uang kami hitungkan lebih kurang 27 milyar untuk Kabupaten Sarolangun tunggakannya,” ungkapnya.